BAB 1
PENDAHULUAN
A.Latar
Belakang Masalah
Sosiologimerupakan
ilmu yang mempelajari tentang masyarakat yang meliputi
gejala-gejalasosial,struktur sosial dan perubahan sosial. Sosiologi menelaah
gejala-gejala yang wajar dalam masyarakat seperti norma-norma, kelompok sosial
dalam lapisan masyarakat, lembaga masyarakat, proses sosial, perubahan sosial
dan kebudayaan serta perwujudannya.Gejala-gejala tersebut ada yang tidak
berlangsung normal sebagaimana yang dikehendaki masyarakat dan merupakan
gejala-gejala abnormal atau gejala-gejala patologis, hal ini disebabkan adanya
unsur-unsur masyarakat yang tidak berfungsi sebagai mana mestinya yang
menyebabkan kekecewaan dan penderitaan.Gejala-gejala abnormal tersebut dapat
dinamakan sebagai masalah-masalah sosial.salah satu contoh masalah sosial
masyarakat adalah kemiskinan.
Kemiskinan
adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri
sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga
mental maupun fisik dalam kelompok tersebut.Kemiskinan sebagai suatu fenomena
sosial yang tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang
tetapi juga terjadi di negara-negara yang sudah mempunyai kemapanan di bidang
ekonomi.
Kemiskinan
merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan
situasi global.Dengan adanya globalisasi ekonomi dan ketergantungan antar
negara dapat memberikan tantangan dan kesempatan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan suatu negara dan juga memberikan resiko ketidakpastian perekonomian
dunia,kependudukan maupun lingkungan hidup.Pada umumnya semua kebijakan pemerintah
yang tidak berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.Dampak dari
berbagai kebijakan tersebut adalah masih banyaknya penduduk miskin di
indonesia.
B.Rumusan
masalah
- Mengapa masalah sosial dapat
menimbulkan gejala-gejala normal dan abnormal ?
- Mengapa kemiskinan dapat disebut
sebagai fenomena sosial ?
- Apa saja penyebab kemiskinan ?
- Bagaimana cara menanggulangi
kemiskinan ?
C.Tujuan
Penelitian
Tujuan
penelitian mengenai masalah sosial terhadap kasus kemiskinan antara lain:
- Meningkatkan peran serta masyarakat
dalam menanggulangi kemiskinan di lingkungannya.
- Mengungkapkan permasalahan kemiskinan
yang di alami masyarakat dan cara menanggulanginya.
- Meningkatkan rasa tenggang rasa,
sosialisasi terhadap sesama, dan menurunkan kesenjangan sosial.
D.Manfaat
Penelitian
A. bagi
penulis
- Memperdalam wawasan dan pengetahuan
mengenai ilmu pengetahuan sosiologi.
- Menambah ilmu pengetahuan penulis
terhadap sosiologi terutama mengenai masalah sosial dalam masyarakat.
- Mengetahui perkembangan dan kemajuan
keadaan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat.
B.bagi
pembaca
- Menambah pengalaman pembaca untuk
memperdalam ilmu pengetahuan sosiologi.
- Menambah wawasan pembaca terhadap
sosiologi mengenai masalah sosial.
- Mengetahui perkembangan sosiologi di
dalam masyarakat.
BAB 2
LANDASAN
TEORI
A.Pengertian
Masalah Sosial
Menurut
Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara
unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok
sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan
gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau
masyarakat.
Masalah
sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam
masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial
yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam
masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti
tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain
sebagainya.
Masalah
sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain :
1.
Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.
2.
Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3.
Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4.
Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.
B.Pengertian
Kemiskinan
Kemiskinan
merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan
d Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara
unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok
sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan
gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.
Masalah
sosialmuncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam
masyarakatdengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial
yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam
masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti
tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan
lain sebagainya.
engan
tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Dalam PanduanKeluarga
Sejahtera (1996: 10) kemiskinanadalah suatu keadaan dimana seorang tidak
sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan
juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi
kebutuhannya. Dalam Panduan IDT (1993: 26) bahwa kemiskinan adalah situasi
serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin,
melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.
Mengamati secara mendalam tentang kemiskinan dan penyebabnya akan muncul
berbagai tipologi dan dimensi kemiskinan karena kemiskinan itu sendiri
multikompleks, dinamis, dan berkaitan dengan ruang, waktu serta tempat dimana
kemiskinan dilihat dari berbagai sudut pandang.
Kemiskinan
dibagi dalam dua kriteria yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif :
1.
Kemiskinan absolut
Kemiskinan
absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
2.
kemiskinan relatif
Kemiskinan
relatif adalah penduduk yang telah memiliki pendapatan sudah mencapai kebutuhan
dasar namun jauh lebih rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya.
Kemiskinan
menurut tingkatan kemiskinan adalahkemiskinan sementara dan kemiskinan kronis.
1.
Kemiskinan sementara
Kemiskinan
sementara yaitu kemiskinan yang terjadi sebab adanya bencana alam .
2.
kemiskinan kronis
Kemiskinan
kronis yaitu kemiskinan yang terjadi pada mereka yang kekurangan ketrampilan,
aset, dan stamina (Aisyah, 2001: 151).
Penyebab
kemiskinan menurut Kuncoro (2000: 107) sebagai berikut:
1. Secara
makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber
daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya
memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2.
Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas
sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun
rendah.
3.
kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.
.
Logika
berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000: 7) yang
mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poor country
is poor because it is poor)
Lingkaran
Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty
),Menurut
Bayo (1996: 18) yang mengutip pendapat Chambers bahwa ada lima
“ketidakberuntungan” yang melingkari orang atau keluarga miskin yaitu sebagai
berikut:
1.
Kemiskinan (poverty)
2.
Masalah kerentanan (vulnerability).
3. Masalah
ketidakberdayaan.
4.
Lemahnya ketahanan fisik
5.
Masalah keterisolasian.
Masalah
keberlanjutan pemanfaatan program IDT di depok adalah sebagai
berikut:
Faktor
yang mempengaruhi keberlanjutan pemanfaatan dana IDT yang meliputi empat faktor
atau variabel sebagai berikut:
a.
Pemanfaatan dana IDT;
b.
Jenis usaha;
c.
Besar dana yang diterima;
d.
Partisipasi anggota pokmas.
Beberapa
variabel yang mempengaruhi pelaksanaan program IDT dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1.
Pemanfaatan dana IDT
Dalam pelaksanaan
program IDT terdapat beberapa prinsip yang saling berkaitan untuk menjelaskan
konsep pemanfaatan dana bergulir IDT. Beberapa prinsip itu antara lain sebagai
berikut:
- 1) Prinsip Dana Bergulir
Dana
yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui program IDT sesuai dengan
Inpres No.5 tahun 1993 merupakan bantuan khusus bagi masyarakat miskin yang
berupa modal kerja sebagai hibah bergulir(Revolving Grant) dengan
bimbingan teknis pemerintah untuk pembinaan, penyuluhan dan motivasi.
- 2)Prinsip Keberlanjutan Pemanfaatan
Dana IDT
Penanggulangan
kemiskinan secara terencana dan terkoordinir telah diupayakan pemerintah untuk
dilaksanakan melalui prinsip-prinsip pokok
Menurut
Suprapto (1999: 23) ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi
kemungkinan kemacetan dana yaitu sebagai berikut:
1. Bagi
pemakai dana berputar baik individu maupun kelompok sebaiknya dikenai
persyaratan supaya ada motivasi berusaha dan sudah memulai aktivitas produktif
sehingga dana berputar tidak hanya dianggap sekedar sebagai hadiah cumacuma
melainkan sebagai kebutuhan yang pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan.
2.
lembaga yang akan diserahi untuk mengelola dana yang akan berputar harus
betul-betul sudah siap karena lembaga ini yang nantinya akan memantau
pemanfaatannya dan mengatur penyebarannya pada pemakai berikutnya.
3.
perlu diciptakannya mekanisme kontrol dari masyarakat itu sendiri melalui
penyebarluasan penggunaan dana berputar kepada masyarakat.
2.
Konsep Jenis Usaha
Jenis
usaha ekonomi merupakan kegiatan produksi barang atau jasa yang memberikan
hasil atau keuntungan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
anggota pokmas dan keluarganya. Bersumber pada Panduan IDT (1993: 24) jenis
usaha yang dapat dibiayai dengan dana program IDT adalah jenis usaha yang
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.
Cepat menghasilkan, jarak waktu antara pengeluaran yang harus dilakukan dengan
penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama;
b.
Mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki oleh desa;
c.
Menghasilkan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar atau dipasarkan
sehingga memberikan nilai tambah;
3.
Konsep Besar Dana Diterima
Berdasarkan
Inpres no. 5 tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993 tentang Peningkatan
Penanggulangan Kemiskinan, program IDT merupakan bagian dari gerakan nasional
penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan bantuan khusus berupa modal kerja
bagi kelompok penduduk miskin yang digunakan untuk kegiatan usaha yang
pemanfaatannya dapat dirasakan terutama pemenuhan kebutuhan mendasar keluarga
miskin.
4.
Partisipasi Anggota Kelompok
Pelaksanaan
program IDT sesuai dengan panduan IDT bersifat terbuka dan berkesinambungan
melalui pendekatan sebagai berikut:
a.
Keterpaduan yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektoral dan
lintas daerah serta meletakkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian
dari proses pembangunan yangmenyeluruh dan terpadu.
b.
Kegotongroyongan yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan, yang lebih kuat membantu
yang lemah sehingga menciptakan kesejahteraan bersama.
c.
Keswadayaan yaitu menitikberatkan pada usaha yang berdasarkan kemandirian.
d.
Partisipatif yaitu melibatkan warga masyarakat khususnya kelompok sasaran dalam
pengambilan keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemerataan
hasil sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat itu
sendiri.
e.
Terdesentralisasi yaitu menurunkan wewenang pembuatan keputusan, perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan kepada aparat pemerintah yang terdekat dengan penduduk
miskin.
BAB III
PEMBAHASAN
A.Respon
masyarakat terhadap masalah sosial
Masalah
sosial terutama masalah kemiskinan, pemerintah atau masyarakat bisa
mengendalikan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kebersamaan atau
kekeluargaan dengan diadakannya program perdagangan di pasar modern atau
tradisional dengan berbagai macam bentuk, agar masyarakat terpacu untuk bisa
mengembangkan kreasi mereka masing-masing. Sehingga masyarakat bisa
menghasilkan pendapatan dan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.
Tindakan
bersama yang diharapkan berdampak pada kondisi kehidupan yang lebih baik.
Secara umum dapat dikatakan, bahwa masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi
masalah sosial, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi di bandingkan
masyarakat yang lain.
Penanganan
masalah sosial oleh masyarakat itu sendiri dalam berbagai hal saling mengisi
dan saling melengkapi , dengan tindakan penanganan yang dilakukan oleh
institusi pemerintah (Negara). Menempatkan usaha pelayanan sosial yang
merupakan salah satu implementasi dari kebijakan social oleh negara tersebut
akan melibatkan interkasi atau hubungan timbal balik.
B. .
Penanganan Masalah Sosial Terhadap Kemiskinan
Pemerintah
Daerah memiliki keleluasaan lebih banyak untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sehingga pembangunan bisa mengarah pada pengelolaan secara bottom up. Dengan
demikian Pemerintah daerah bukan lagi sekedar operator pembangunan, tetapi juga
sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator.
Denganpengelolaan
yang bottom up akan menciptakan suatu pembangunan yang kreatif yaitu
pembangunan yang mampu memberikan ciri khas daerahnya sendiri sehingga daerah
tersebut nantinya akan memiliki keunggulan yang kompetitif.
Namun
di lain pihak, anggaran pembangunan yang tersedia terbatas sedangkan program
pembangunan yang dibutuhkan relatif banyak. Dalam hal ini Pemerintah Daerah
dituntut untuk mampu melakukan penentuan prioritas program pembangunan yang
diusulkan dimana penyusunannya berdasarkan kriteria yang terukur dan mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunjang impelementasi program
pembangunan,tersebut.
Kewenangan
pengambil keputusan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan serta
pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya ada pada pemerintah daerah dan
legislatifnya termasuk dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan. Salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat
miskin.
Kemiskinan
merupakan permasalahan yang harus segera tuntas karena keadaan miskin membuat
masyarakat menjadi lemah dan tidak bermartabat.Pemerintah baik pusat maupun
daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program
penanggulangan kemiskinan namun masih jauh panggang daripada api. Kebijakan dan
program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal.
Masih
terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan
dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral.
Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang
terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara
tuntas. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada
masyarakat miskin untuk ikut serta dalam seluruh tahap pembangunan.
Daftar pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar